Denpasar–Balai Bahasa Bali mengadakan lokakarya sehari pada Senin (9/10) di Hotel Nikki Denpasar. Lokakarya ini mengambil tajuk Pemartabatan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang. Hadir sebagai pembicara Prof. Dr. Gufran Ali Ibrahim, M.S, (Kepala Pusat Pembinaan Bahasa),  Prof. Drs. I Made Suastra, Ph.D. (akademisi Universitas Udayana), dan Drs. I Wayan Tama, M.Hum. (Kepala Balai Bahasa Bali). Peserta lokakarya ini adalah para pelaku wisata, media masa, duta bahasa, dan pemangku kebijakan di Bali.

lokakarya bahasa media dalam ruang 2017“Sinergi antara pelaku wisata, masyarakat umum, dan pemangku kebijakan sangat diperlukan untuk memartabatkan bahasa Indonesia.” Demikian disampaikan Kepala Balai Bahasa Bali, dalam laporannya pada pembukaan kegiatan.

“Kita harus mengutamakan Bahasa Indonesia, sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang. Beberapa negara lain dapat kita jadikan sebagai contoh, di antaranya Jepang, Korea, Hongkong, dan Rusia yang mengutamakan bahasa negaranya di ruang publik. Bahkan di Perancis, warga negaranya tidak akan memakai bahasa Inggris sebagai alat komunikasi sampai tahu bahwa lawan bicaranya tidak mengerti bahasa Perancis. Seperti itulah seharusnya kita mengutamakan bahasa Indonesia.“ ujar Prof. Gufran saat  memberikan sambutan.

Wali Kota Denpasar yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik, I Dewa Made Agung, menyatakan pemerintah sangat mengapresiasi lokakarya ini. Made Agung juga berharap semoga melalui lokakarya ini bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa utama di negeri sendiri. “Ini harapan kita bersama, mari bersama-sama mewujudkannya,” ujarnya.

Lokakarya ini menghasilkan rumusan komitmen bersama yang ditandatangani oleh tim perumus yang terdiri atas akademisi dan praktisi pariwisata di Bali. Berikut adalah rumusan komitmen bersama yang dihasil pada lokakarya ini.

  1. UUD 1945, Pasal 36c menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, UU No. 24 Tahun 2009 mengamanatkan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik dan komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta, dan PP No. 57 menyatakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia.
  2. Peserta diskusi sepakat untuk mengimplementasikan amanat UUD 1945, UU No. 24 tahun 2009, dan PP No. 57 Tahun 2014 tentang penggunaan bahasa media luar ruang dan mendorong para pengusaha hotel, restoran, dan instansi pemerintah maupun swasta (khususnya wilayah Sanur sebagai wilayah percontohan berdasarkan kesepakatan peserta) untuk berkomitmen menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang karena Penguatan (pengutamaan) pemakaian bahasa media luar ruang di wilayah (Sanur) sebagai daerah tujuan wisata masih menunjukkan pemakaian yang tidak sesuai dengan aturan penggunaan bahasa  yang baik dan benar, terutama ditinjau dari aspek ejaan, diksi (peristilahan), kalimat, dan paragraf.
  3. Penggunaan bahasa dalam media luar ruang merupakan salah satu hasil/karya penggunaan bahasa Indonesia tulis di tempat umum dalam bentuk papan nama, papan petunjuk, baliho, kain rentang, dan bentuk informasi lain.
  4. Instansi terkait (Balai Bahasa Bali, SKPD di jajaran Pemerintah Kota Denpasar, akademisi, pihak swasta, dan lain-lain) perlu menjalin kerja sama yang lebih erat agar keinginan untuk menjalankan amanah UUD 1945, Pasal 36c, UU No. 24 Tahun 2009, dan PP No. 57 Tahun 2014 dalam hal penguatan penggunaan bahasa media luar ruang dapat terwujud.
  5. Balai Bahasa perlu mengikatkan diri dengan nota kesepahaman kepada instansi terkait, terutama Pemerintah Kota Denpasar dan pihak swasta dalam mewujudkan kerja sama teknis.
  6. Upaya bersama yang dapat dilakukan sesuai dengan ranah kerja instansi terkait, antara lain sebagai berikut.
  7. Balai Bahasa Bali ditugaskan untuk menyusun buku panduan pengendalian penggunaan bahasa di media luar ruang.
  8. Balai Bahasa menyusun instrumen standar bagi instansi terkait (Dinas Perizinan, Notaris, dan Dinas Tenaga Kerja) sebagai acuan penilaian dan klasifikasi bintang
  9. Pemerintah Kota diminta untuk memberikan imbauan secara menyeluruh kepada semua jajaran instansi, baik pemerintah maupun swasta di wilayah kerjanya, agar mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum (isi butir 3) dalam hal tata nama hotel dan restoran dan penyusunan dokumen, publikasi resmi, serta memberikan teguran kepada instansi atau lembaga yang tidak mematuhi imbauan tersebut.
  10. Perlunya sosialisasi penggunaan bahasa media luar ruang, pembinaan, dan lomba penggunaan bahasa Indonesia antarwilayah sebagai tindak lanjut kegiatan ini dan dituangkan dalam kerja sama teknis antarinstitusi.
  11. Hasil pemartabatan penggunaan bahasa media luar ruang yang terpumpun ini perlu disampaikan kepada instansi terkait.

(Git/Adm)

 

Balai Bahasa Provinsi BaliBerita
Denpasar--Balai Bahasa Bali mengadakan lokakarya sehari pada Senin (9/10) di Hotel Nikki Denpasar. Lokakarya ini mengambil tajuk Pemartabatan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang. Hadir sebagai pembicara Prof. Dr. Gufran Ali Ibrahim, M.S, (Kepala Pusat Pembinaan Bahasa),  Prof. Drs. I Made Suastra, Ph.D. (akademisi Universitas Udayana), dan Drs. I...
FacebookTwitterGoogle+LinkedInPrintShare